PEREKONOMIAN INDONESIA

Diposting oleh Alya putri |

Nama : Alya Putri Puspasari

NPM : 20214920

Kelas : 1 EB34

BAB 1

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.1 Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi.Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi.Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

1.2 Sistem Ekonomi & Sistem Politik

Sistem ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi terdiri atas unsure-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.

Suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah,pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, system ekonomi berkaitan erat dengan system-sistem social lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan umum bahwa setiap ekonomi di sebuah negara “ berandengan tangan “ dengan system politik di egara bersangkutan, ideology ekonomi berjalan seiring dengan ideology politik.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, sehigga bisa dibedakan dari system ekonomi yang berlaku atau diterapkan dinegara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :

a. Sistem pemilikan sumber daya atau factor-faktor produksi.

b. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas pretasi kerjanya.

c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

1.3 Kapitalisme & Sosialisme

Dikenal dua macam system ekonomi yang ekstrem, system ekonomi kapitalis dan system ekonomi sosialis.

Ø Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau factor-faktor produksi. Terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan dalam atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antrabadan usaha dalam mengejar keuntungan sangatlah dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestos kerjanya. Campur tangan pemerintah atau negara sangatlah minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan :pelindung” perekonomian. Contoh negra yang menganut system ekonomi ini adalan Amerika Serikat.

Ø Sistem sosialis adalah kebalikannya. Sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara. Menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada perorangan didasarkan pada kebutuhannya. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi ( what, how, for whom ). Contoh negara yang menganut system ekonomi ini adalah Uni Sovyet ( sebelum negara ini bubar ).

Diantara kedua ekstrem system ekonomi tersebut, terdapat system lain yang merupakan “ campuran “ antara keduanya. Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga. Dalam system ni, kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar.

1.4 Persaingan terkendali

Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);

Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.

Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.

Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.

Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

1.5 Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

a. Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)

Diamana :

Y = Pendapatan Nasional,

C = konsumsi,

I = investasi,

G = pengeluaran konsumsi pemerintah,

X = ekspor,

M = impor.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

a. Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

a. b. Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

BAB 2

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

2.1 Sejarah Para Kolonialisme

Sebelum Tahun 1600 dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya.

Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara Barat dan Timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama, sehingga rakyat Kutai sudah mengenal perdagangan internasional. Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakat Sriwijaya menguasai perdagangan.

Kerajaan Mataram berada bagian tengah Pulau Jawa, posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kehidupan ekonomi masyarakat pada jaman Kerajaan Singasari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit dekat dengan pertanian, maka kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit hidup dari pertanian dan perdagangan.Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sector pertanian dan perdagangan.

2.2 Sistem Ekonomi Kapitalisme Liberal

Jika dilihat dari sejarah tentang sistem perekonomian liberal ini, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu sistem perekomian liberal kapitalis awal (yang disebut juga sistem liberal klasik) dan juga sistem perekonomian liberal kapitalis modern. Berikut penjelasannya.

1. Sistem Perekonomian Liberal Kapitalis Awal / Klasik

Sistem perekonomian liberal kapitalis awal ini diterapkan disekitar abad ke 17 hingga sampai pada abat ke 20 yang mana di saat itu setiap individu atau swasta memiliki hak kebebasan menguasai sumber daya dan juga kebebasan menguasai perekonomian tanpa adanya interfensi dari pihak pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan individu masing–masing.

Hingga hal ini mengakibatkan munculnya berbagai efek negatif seperti eksploitasi buruh dan penguasan terhadap kekuatan ekonomi. Namun untuk saat ini sistem perekonomian liberal kapitalis awal ini sudah tidak diterapkan lagi.

2. Sistem Perekonomian Liberal Kapitalis Modern

Nah, sistem perekonomian liberal kapitalis modern ini adalah hasil penyempurnaan dari sistem perekonomian liberal kapitalis awal yang telah dijelaskan di atas. Penyempurnaan pada sistem ini lebih kepada pemberian hak pada pemerintah untuk turut mengatur dan turut mengelola perekonomian karena memang peranan pemerintah dalam sistem perekonomian liberal ini sangat penting guna pengawasan terhadap segala kegiatan perekonomian.

2.3 Era Pendudukan Jepang

Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

1. Perluasan Areal Persawahan

2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad

2.4 Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan ORLA,ORBA & Reformasi

A. ORDE LAMA

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

§ Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

§ Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

§ Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

§ Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

§ Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
§ Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

§ Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

§ Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

§ Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

§ Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

§ Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

§ Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

§ Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

§ Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

§ Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritasutama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Masa transisi reformasi (era BJ.Habibie)

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah.

Pemerintahan Reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid)

Terjadi banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.

C. Era Reformasi

Era reformasi dimulai ketika orde baru berakhir. B. J. Habibie yang mengawali masa reformasi membuat kebijakan yang diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pemerintahan dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri yang mengalami masalah-masalah mendesak untuk dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM dan Bantuan Langung Tunai (BLT). Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita ditempuh dengan cara mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik, harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. Dan pada saat ini memang Indonesia sudah mulai berorientasi ke luar dalam hal menjalin kerjasama dengan dunia luar di bidang ekonomi. Memang pada kenyataannya, apabila Indonesia menerapkan pembangunan dalam bidang ekonomi yang berorientasi ke luar, hal tersebut bias merubah tatanan baru dan menciptakan stabilitas perekonomian di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya stabil dalam aspek-aspek lainnya.

Bab 3

PDB Pertumbuhan & Perubahan Struktur Ekonomi

3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB melalui 3 pendekatan,yaitu

1.Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi. Lalu, besarnya nilai produksi diperoleh dari mana ? Besarnya nilai produksi (angka-angka PDB) diperoleh dari :

· nilai tambah (value added) dari berbagai jenis barang & jasa ! yaitu sesuai dengan ISIC (International Standard Industrial Classification)

· sektor industri dapat diklasifikasikan menjadi 11 sektor industri, yg biasanya terbagi mjd 3 kelompok besar :

a) Sektor Primer

b) .Sektor Sekunder

c) Sektor Tersier

Besarnya ‘value added’ tiap sektor, yi : VAs = OPs – Ips

Sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + Vast

2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan

Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari unit/komponen2 ekonomi, yaitu:

· Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C

· Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I

· Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G

Expor – Impor =( X – M )

· Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, sering di formulasikan dalam persamaan sbb:

PDB = C + I + G + ( X – M)

3.Pendekatan Pendapatan

diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

3.2 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Arti Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun dengan sendirinya kebutuhan konsumsi bertambah juga setiap tahun, maka dituhkan penambahan pendapatan setiap tahu. Selain itu permintaan, penawaran dan pertumbuhan peduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan), sebab jika tidak bergitu maka pertumbuahn ekonomi akan menyababkan kemiskinan.Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja hanya dapat dicapai dengan peningkatan output barang dan jasa.

2. Konsep Pendapat Nasional

Ada dua arti dari PN, arti sempit, PN adalah PN. Sedangkan arti luas PN dapat merujuk ke PDB atau ke PNB serta ke PNN (Produk Nasional Neto). Hubungan PDB dan PN sebagai berikut :

· PNB = PDB+F

· PNN = PNB-D

· PN = PNN-Ttl

Ket : F = Pendapatan neto atas faktor luar negeri;

D = Penyusutan;

Ttl = Pajak tak langsung neto.

Jika persamaan tersebut digabungkan akan didapat persamaan sbb:

1. PDB = PN+Ttl+D-F atau PN = PDB+F-D-Ttl

2. PDB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan.:

a) Pendekatan Penawaran dengan rumus PDB = ∑ NOi.
Ket : i = 1,2,3...9

b) Pendekatan Pendapatan dengan rumus PDB = NTB1+NTB2+.......NTB9
Ket : NTB (Nilai Tambah Bruto)

c) Pendapatan Pengeluaran dengan rumus PDB = C+I+G+X-M
Ket: Pengeruaran konsumsi rumah tangga (C), Pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I) ,Pengeluaran konsumsi pemerintah (G), Ekspor (X), Impor (M).

3. Sumber-Sumber Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari pertumbuahan pada sisi permintaan agregat (AD) dan sisi penawaran agregat (AS).

a) Sisi Permintaan Agregat

Dari sisi AD, pergeseran kurvanya ke kanan yang mencerminkan permintaan di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN, terdir dari permintaan masyarakat, perusahaan dan pemerintah, meningkat. Sisi AD di dalam suatu ekonomi digambarkan dalam model ekonomi makro sederhana sbb:

Y= C+I+G+X-M (2.8)

C= cY+Ca (2.9)

I = -ir+Ia (2.10)

G =Ga (2.11)

X = Xa (2.12)

M = mY+Ma (2.13)

Ket :

Persamaan (2.8) menggambarkan keseimbangan AS (total output/PDB) dan AD Persamaan (2.9) besarnya konsumsi rumah tangga yang ditentuakan oleh tingkat pendapatan. c = koefisien konsumsi dengan niali positif antara 0 dan 1 , artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran. Persamaan (2.10) nilai atau jumlah investasi sangat ditentukan oleh tingakat suku bunga (i) di dalam negeri, semakin mahal biaya investasi, semakin kecil jumlah infestasi. r = koefisien. Persamaan (2.11) pengeluaran pemerintah yang siffatnya otonom, besar kecilnya pengeluaran pemeritah ditentukan oleh faktor antara lain faktor politik di luar modal tersebut. Persamaan (2.12) pertumbuhan indonesia sangat ditentukan faktor-faktor eksternal, seperti permintaan di negara-negara ekspor. (2.13) impor ditentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri, semakin tinggi pendapatan maka semakin bear permintaan pasar dalam negeri terhadapt impor yang terdiari dari barang dan jasa.

b) Sisi Penawaran Agregat

Dari sisi AS, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan valume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti Tenaga kerja (L), modal (K) dan tanah (Tn) serta Energi (E). Juga dipengaruhi oleh peningkatanproduktifitas dari faktor-faktor tersebut. Dirumuskan sbb:

Q= f (X1, X2, X3,.......................Xn)

Dimana Q mewakili volume output dan X1, X2, X3,.......................Xn adalah valume dari aktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tanda positif jika jumlah X meningkat, maka output juga meningkat.

c) Teori-Teori dan Model-Model Pertumbuhan:

· Teori dan Model Pertumbuhan Neoklasik

Faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan outpur adalah jumlah L dan K; juga dapat pula keuangan atau mesin. Penambahan modal jumlah L dan K dengan asumsi produktifitas dari masing-masing faktor produksi tersebut (productivity pasial; PFP) atau produktifitas faktor total (TFP) tetap tidak berubah, menambah output yang dihsilkan. Persentase oautput bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.

Dalam model ini peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari L dan infut-infut produksi lainnya terhadap pertumbuhan output dianggap koefisien yang tetap tidak berubah.
Model neoklasik hanya melihat sumber pertumbuhannya saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor-faktor produksi. Rumus, yakni T di dalam fungsi produksi Cobb Douglas :

Yt = TtKα tLβt

Dimana Yt = tingkat produksi (output) padaperiode t; a dan b = masing-masing produktivitas dari L dan K. Nilai sisa ini dianggap sebagai efek dari pertumbuhan produktivitas dari K dan L secara total antara 10% hingga 50%.

· Teori Modern dan Model Pertumbuhan Endogen

Dalam model ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya L dan K, tapi juga perubahan T (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), E, kewirausahan (Kw), bahan baku (BB) dan material (Mt). Selain itu juga yang berpengaruh lainnya adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional. Di model modern ini kualitas lebih di penting dari pada kuantitas. Salah satu asumsi penting dari teori ini adalah keberadaan sifat T yang tidak lagi eksogen, tapi merupakan salah satu faktor produksi yang dinamis. Begitu juga faktor L yang besa berkembang mengikuti perkembangan T dan ilmu pengetahuan.

· Pertumbuhan TFP

Pack dan Page (1994) menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama pertumbuhan, yakni pertumbuhna yang bersumber dari peningkatan I (invesment-driven growth) dan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produktivitas. Pertumbuhan tersebut terjadi akibat meningkatnya pemakiaan faktor produksi, khususnya K (penambahan mesin). Sedang sedang sumber kedua disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari faktor produksi, yang mencerminkan antara lain progres T.

Rumus TFP (Total semua Input) : Ln Yt = Ln Tt +α Ln Kt + β Ln Lt .

B. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

1. Teori dan Bukti Empiris

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.

a. Teori Migrasi (Arthus Lewis) : bahwa Ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.Rumusnya :

LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)

LPS = Fs(wp) (2,26)

LPD = LPD = LP (2,27)

Persamaan (2,25), permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp) (Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0). Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan jumlah L tertentu.
b. Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)
Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :

PDB = NTBi + NTBp

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah empat faktor berikut :

a. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.

b. Perluasan ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.
c. Substitusi imfor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
d. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Faktor-faktor internal yang membedalakn kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat adalah

a. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri

b. Besarnya pasar dalam negeri

c. Pola distribusi pendapatan

d. Karakteristik dari industrialisasi

e. Keberadaan SDA

f. Kebijakan perdagangan luar negeri

2. Kasus Indonesia

Kalau dilihah dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%.

3.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1) Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut diantaranya, kondisi perbankan realisasi RAPBN 2003, terutama yang menyangkut beban pembayaran bunga utang pemerintah dan pengeluaran stimulus pasca tragedi Bali, hasil pertemuan CGI yang sempat ditunda akibat tragedi Bali, kebijakan ekonomi pemerintah terutama dalam bidang fiskal dan moneter, serta perkembangan ekspor nasional. Kesiapan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi AFTA 2003 juga akan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional lewat pengaruhnya terhadap prospek perkembangan neraca perdagangan yang berarti saldo transaksi berjalan.

2) Faktor-Faktor Eksternal

Faktornya diantaranya adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003, kondisi politik global, terutama efek-efek dari perang AS-Irak dan krisis senjata nuklir Korea Utara. Perang AS dan Irak akan berdampak pada efek haraga minyak dan penurunan ekspor serta penundaan pengiriman TKI ke wilayah Timur Tengah, sedang efek dari kore Utara, jika terjadi perang besar-besaran jelas akan mengganggu arus perdagangan dan investasi di Asia Tenggara dan Timur khusunya dan dunia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://rindyagustin.blogspot.com/2011/03/pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-produk-domestik-bruto-pdb.html

http://laendadhikadewi.blogspot.com/2014/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html